Pengurus LPM Matra Palu Desak Pemerintah Kucurkan Anggaran Mubes

PALU, Respublica – Untuk mempertegas eksistensi organisasi Lembaga Pelajar Mahasiswa Mamuju Utara (LPM-MATRA) Kota Palu, sebagai satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang refresentatif untuk mewadahi seluruh pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Matra, Provinsi Sulawesi Barat, pengurus organisasi mendesak pemerintah agar segera mengucurkan anggaran pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Ke-IV tahun ini. 

Pengurus LPM Matra Kota Palu, Tasrun, mengatakan pelaksanaan Mubes sebagai upaya mempertegas peran dan fungsi organisasi sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi kelembagaan. 

Berkenaan dengan itu, LPM Matra Kota Palu, dituntut untuk melakukan pembenahan secara internal organisasi untuk mendorong dan mewarnai proses dinamisasi kelembagaan yang lebih baik.

“Persoalanya hingga saat ini, pemerintah kita di daerah belum mengeluarkan anggaran untuk Mubes, padahal Mubes ini sudah seharusnya dilaksanakan,” katanya kepada Radar Sulteng, Minggu (18/9) kemarin. 

Dikatakan bahwa momentum Mubes adalah penentuan masa depan LPM Matra Kota Palu ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan Mubes, diyakini sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi dalam menetapkan beberapa rekomendasi organisasi baik pada lingkup internal maupun eksternal.

“Karena bagi kami, himpunan adalah tempat atau wadah untuk berdiskusi dalam menjawab beberapa kebutuhan mendasar organisasi termasuk penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya bagi pelajar mahasiswa asal Kabupaten Matra,” jelasnya. 

Menurutnya dengan kondisi seperti ini, kepengurusan LPM Matra Kota Palu sangat memprihatinkan, sebab selama ini program-program kerja organisasi tidak berjalan dengan baik. “Kita ingin berbuat, tapi pemerintah kita tidak memperhatikan,” keluhnya. 

Secara khusus pernyataan ini, diharapkan agar sampai di pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Matra, terkhusus kepada Bupati Mamuju Utara Ir Agus Ambo Djiwa MP.

“Saya berharap kondisi kami di Palu bisa dirasakan oleh pemerintah di kabupaten Mamuju Utara,” harapnya. 

Tasrun, menambahkan bahwa sejak kepanitian Mubes terbentuk awal desember 2015 lalu, terhitung hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai anggaran pelaksanaan mubes dalam periode ini. “Bagaimana ini kita berbuat untuk pembangunan, kalau kami juga tidak di topang dengan perhatian yang serius dari pemerintah,’ pungkasnya. (egi)